Pemerintah Godok Rancangan Royalti untuk Platform Digital

Jakarta, Pesatnya perkembangan teknologi telah menciptakan sebuah platform musik digital sebagai wadah baru untuk berkreasi di dunia permusikan. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam penarikan royalti bagi musisi, pencipta lagu atau produser.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, pemerintah dalam hal ini DJKI Kemenkumham akan membuat aturan yang dibentuk dalam Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, Rancangan PP terkait royalti dan pemegang hak terkait itu sedang digodok.

“Selama ini belum ada aturan yang mengatur hal itu, tentunya ini sangat merugikan pemilik hak cipta seperti pencipta lagu, produser maupun Lembaga Manajemen Kolektif,” ujar Dede Mia Yusanti, Plt Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Dede Mia Yusanti pada acara “Pengawasan dan Evaluasi LMK” di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (22/10/2020) kemarin.

Dede meneruskan bahwa pihaknya sedang berupaya membangun sebuah data center musik Indonesia. Data center ini nantinya berfungsi sebagai dasar kepemilikan dan menjadi dasar penarikan royalti dari penyedia platform musik digital.

“Dirjen KI sangat aware dengan persoalan ini. Royalti yang bisa kita dapatkan akan luar biasa jika kita bisa menarik royalti dari misalnya YouTube atau Spotify dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LMKN Yurod Saleh menyatakan, bahwa sangat mendukung langkah pemerintah ini. Menurutnya, langkah ini akan menggairahkan bisnis di bidang kreatif dan entertainment. Karena selama ini belum ada aturan yang melindungi pemilik hak cipta di dunia digital.

“Disamping prosentase pembagian hak-hak dari masing-masing stakeholder, PP tersebut nantinya harus lebih punya taring agar bisa menjadi dasar penertiban pemanfaatan sebuah hak cipta,” harapnya. NSM/(ary)

Mau tau berita lainnya, baca disini

Share Yah

Comments

comments

diberitain.com