Heboh kasus mega korupsi Rp 271 T yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, mulai diberitakan media luar negeri. Media tersebut menyoroti dugaan keterlibatan Sandra Dewi yang mungkin akan menyeretnya ke terali besi.
Salah satunya adalah media bernama Borneo Bulletin asal Brunei Darussalam yang menuliskan judul berita artis Indonesia Sandra Dewi diduga terlibat korupsi. Media itu juga menyoroti bagaimana kebiasaan sang artis yang suka dengan barang-barang mewah termasuk pembelian jet pribadi.
“Pihak berwajib perlu menginvestigasi apakah Sandra sadar darimana suaminya memperoleh uang,” tulis media tersebut.
Media itu juga menuliskan bahwa Sandra Dewi bisa menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar jika terbukti menerima aliran dana dari suaminya.
Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung
Sandra Dewi sendiri sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebagai saksi kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya pada Kamis (4/4/2024) kemarin.
Kejagung ingin memastikan soal rekening yang telah diblokir. Selain itu ia juga diperiksa lebih lanjut apakah rekening yang telah diblokir tersebut berkaitan dengan aliran dana korupsi.
“Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari. Dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM. Mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita tidak melakukan kesalahan dalam penyitaan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Seperti saat datang ke Kejagung, saat pulang pun Sandra Dewi tidak banyak berbicara. Ia kembali meminta doa saat meninggalkan Kejagung. Sandra Dewi diperiksa selama sekitar 4,5 jam.
“Doain aja ya, doain aja. Jangan bikin berita-berita yang tidak benar, tolong lihat data yang benar ya,” ucap Sandra Dewi saat meninggalkan Kejagung.
Harvey Moeis yang merupakan suami Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 -2022. (A3)